Anies Baswedan diminta Waspada pada Kredit Macet Rumah DP 0 Rupiah

Program DP (Down Payment) atau pembayaran awal 0 Rupiah disambut dengan sangat baik oleh para masyarakat DKI Jakarta. Program itu pasalnya dinilai menjadi jawaban untuk permasalahan-permasalahan rumah di Ibu Kota yang makin hari harganya makin menjulang tinggi saja. Di awal kepemimpinannya, Gubernur Anies Baswedan menjanjikan akan adanya sebuah pembangunan rumah dengan skema pembayaran DP 0 Rupiha. Bagaimana buntutnya?

Anies Diminta Waspadai Ada Kredit Macet

Merunut jauh ke belakang, skema tersebut adalah buah dari janji kampanye dari Anies ketika kampanye di kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017. Sistem itu disebutnya sebagai pendobrak pola yang selama ini sudah terbentuk. Pada umumnya bank dan juga pengembang selalu memberikan syarat yaitu angka pembayaran DP sekitar 10-30% dari plafon pembiayaan rumah atau pun harga rumah tersebut.

Sontak saja program rumah dengan DP 0 Rupiah itu diserbu paling tidak 2000an pendaftar. Belakangan, Dzikran Kurniawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera mengatakan bahwa 1.790 pembeli sudah lolos verifikasi dengan syarat-syarat yang sudah diberlakukan.

“Jadi sudah disampaikan ya, dari 2.359 pendaftar yang berkasnya lengkap. Itu bisa diseleksi, terverifikasi ada 1.790 yang telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana disayaratkan Pergub nomor 104 tahun 2019,”ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin Rabu (24/7).

Animo yang sangat tinggi itu juga diapresiasi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Tapi, bukan hanya apresiasi saja yang diberikannya namun juga nasihat. Ia menyoroti satu hal yang jadi risiko tinggi dari program itu, yaitu kredit macet. Gembong mengatakan bahwa risiko-risiko seperti demikian mesti benar-benar diperhatikan dan diantisipasi pemerintah provinsi www.angkabursa.net supaya uang APBD DKI Jakarta yang mana disalurkan lewat BUMD tak hilang begitu saja.

“Ini buat saya bisa dibilang momok. Itu yang kita khawatirkan. Jangan-jangan sudah macet kreditnya, ujung-ujungnya Sarana Jaya minta (PMD) lagi,” katanya dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (24/7).

Asal Usul Dana Rumah DP 0 Rupiah

Gembong juga menceritakan dari mana pembiayaan dana DP 0 Rupiah tersebut. Seyogiyanya urusan rumah dan perumahan itu diurus oleh DInas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta. Tapi tidak ada landasan hukum yang mana diberikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu. Hasilnya adalah program DP 0 Rupiah itu dialihkan ke BUMD yaitu PD Sarana Jaya sebagai kontraktor dan juga pengelola.

PD Sarana Jaya pun akhirnya melaksanakan program itu lewat mekanisme PMD (Penyertaan Modal Daerah). Untuk bisa merealisasikannya, kemudian Pemprov DKI tak memberikannya ke Dinas, namun BUMD. Pada BUMD, di alokasi anggaran yang mana diberikan PMD supaya bisa dikelola sendiri. Begitu lah yang diungkapkan oleh Gembong.

Kemudian lewat pengelolaan lewat BUMD, DPRD tidak lagi bisa mengawasi biaya pembangunan itu. Termasuk juga soal skema pembiayaan yang mana dikhawatirkan banyak macet. Dengan demikian, Gembong meminta DKI untuk realistis bahwasanya banyak juga kejadian kredit macet yang dilakukan para pembeli rumah. Dan persoalan yang digunakan untuk pembangunan rumah DP nol rupiah tersebut adalah uang yang berasal dari APBD DKI Jakarta.

“Di sini lah tangan DPRD terputus. Ini adalah murni kewenangan gubernur dan juga pengawasan di tangan gubernur,” kata politikus PDIP itu.

Dengan demikian, Gembong pun minta supaya Anies lebih arif mempergunakan dana. Anies juga diminta membuat satu Lembaga penyelenggara khusus misalnya BLUD (BadanLayanan Umum Daerah).

 

This entry was posted in Berita. Bookmark the <a href="http://my997theway.com/2019/07/31/anies-baswedan-diminta-waspada-pada-kredit-macet-rumah-dp-0-rupiah/" title="Permalink to Anies Baswedan diminta Waspada pada Kredit Macet Rumah DP 0 Rupiah" rel="bookmark">permalink</a>.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *